Wartabojonegoro, BOJONEGORO – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membatalkan Bojonegoro Night Carnival (BNC) 2026 menuai sorotan tajam. Di balik dalih “keprihatinan” atas bencana kekeringan dan kebakaran yang diusung, publik menilai Pemkab telah mempertontonkan inkonsistensi kebijakan. Pasalnya, di saat BNC dibatalkan dengan narasi empati, pemerintah justru tetap menggelar dua agenda hiburan skala besar secara bersamaan pada Sabtu (24/10/2026).
Langkah kontradiktif ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Pemerintah dituding menggunakan isu bencana sebagai tameng administratif untuk menutupi buruknya manajemen perencanaan acara, sembari tetap memaksakan agenda hiburan lain yang secara esensi mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
Pengamat kebijakan publik yang akrab disapa Mbah Kin, menilai alasan yang dilontarkan Kepala Disbudpar Bojonegoro, Elzadeba Agustina, mengenai empati bencana adalah sebuah kekosongan retorika.
“Jika alasannya adalah kekeringan dan kebakaran, keputusan ini menjadi sangat tidak konsisten. Menghapus BNC atas nama prihatin, tetapi di saat bersamaan tetap menggelar keramaian dengan embel-embel pembagian ribuan kupon kuliner. Apa bedanya dari sisi dampak keramaian?” tegas Mbah Kin, Kamis (22/10/2026).
Berdasarkan data publikasi, Pemkab tetap menggelar Car Free Night dan Festival Sandur di Alun-Alun yang melibatkan pembagian 10.000 porsi kuliner gratis, serta Bojonegoro Youth Festival di gedung DPRD (BSC) yang menampilkan orkestra dan adu skill kreatif. Kontradiksi ini dinilai Mbah Kin berpotensi menggerus kepercayaan publik karena adanya “standar ganda”.
“Jangan sampai alasan bencana hanya dijadikan tameng untuk keputusan yang tidak memiliki dasar kuat. Tanpa penjelasan rasional, publik berhak mencurigai ada yang tidak beres dengan manajemen perencanaan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sikap Pemkab ini pun memicu kritik pedas warga di lapisan bawah. Banyak pihak menilai kebijakan ini timpang. Di saat warga di wilayah pinggiran harus berjuang keras menghadapi krisis air bersih, Pemkab justru sibuk menghamburkan anggaran untuk pesta rakyat dan bagi-bagi makanan di pusat kota.
“Katanya prihatin dengan bencana, tapi kok malah sibuk buat konser dan bagi-bagi makanan? Empatinya di mana?” cetus salah seorang warga dengan nada kecewa.
Langkah Pemkab Bojonegoro ini semakin mempertegas tuduhan publik bahwa narasi empati yang dibangun Pemkab hanyalah alat legitimasi untuk menutup ketidakmampuan tata kelola birokrasi dalam menyukseskan rangkaian Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349. (AP)
