Wartabojonegoro, BOJONEGORO – Ribuan karyawan dari ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Mereka menuntut keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menolak penghentian operasional yang dinilai mengancam nasib para pekerja.
Dimulai dari titik kumpul di Terminal Rajekwesi, massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah memberikan kepastian terhadap kelangsungan program yang selama ini menjadi sumber penghasilan bagi ribuan tenaga kerja yang terlibat di dapur-dapur SPPG.
Namun di tengah gelombang demonstrasi tersebut, dukungan publik ternyata tidak sepenuhnya bulat. Sejumlah warga menilai aksi yang berlangsung di pusat pemerintahan daerah itu lebih banyak memperjuangkan kepentingan pengelola dan pekerja SPPG dibanding kepentingan masyarakat luas.
“Kalau dilihat dari substansinya, yang paling terdampak memang pengelola dan pekerja SPPG. Jadi jangan seolah-olah semua masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap aksi ini,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Pandangan serupa juga muncul dari kalangan masyarakat yang selama ini menyoroti implementasi Program MBG di lapangan. Menurut mereka, narasi bahwa penolakan terhadap penghentian MBG identik dengan dukungan terhadap kesejahteraan petani masih perlu diuji dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
“Kalau ada yang bilang menolak penghentian MBG berarti mendukung petani sejahtera, itu terlalu sederhana. Petani hari ini masih menghadapi banyak persoalan, mulai harga hasil panen, biaya produksi hingga akses pasar. Jadi jangan semua persoalan petani dibungkus dalam satu slogan,” kata warga lainnya.
Perdebatan mengenai manfaat Program MBG memang terus mengemuka. Di satu sisi, program tersebut membuka lapangan pekerjaan baru dan menciptakan rantai ekonomi dari sektor penyedia bahan pangan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan mempertanyakan efektivitas, tata kelola, hingga besarnya ketergantungan masyarakat terhadap program yang sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Pengamat kebijakan publik menilai demonstrasi yang dilakukan ribuan karyawan SPPG menunjukkan bahwa Program MBG telah berkembang bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan juga menjadi sumber ekonomi baru bagi banyak pihak.
“Aksi ini menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi yang cukup besar terhadap Program MBG. Persoalannya, apakah sejak awal program ini memang dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi atau justru membentuk ketergantungan baru,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka data secara transparan terkait manfaat, capaian, serta dampak ekonomi Program MBG agar publik dapat menilai secara objektif.
Ia juga mengingatkan agar perdebatan mengenai MBG tidak terjebak pada propaganda dan slogan semata.
“Jangan sampai kritik terhadap tata kelola program dianggap sebagai sikap anti kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, dukungan terhadap program juga tidak boleh digunakan untuk menutup ruang evaluasi. Program yang menggunakan uang negara harus tetap terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik,” tegasnya.
Di tengah tarik-menarik kepentingan tersebut, satu hal yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah menjawab kegelisahan ribuan pekerja SPPG tanpa mengabaikan tuntutan transparansi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG.
Sebab di balik kerumunan massa yang memenuhi halaman DPRD Bojonegoro, tersimpan pertanyaan yang lebih besar: apakah demonstrasi ini murni memperjuangkan hak pekerja, atau justru menjadi cermin bahwa sebuah program negara telah melahirkan ketergantungan ekonomi yang sulit dilepaskan? (Red)
